10 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jateng Belum Terbuka Pada Publik

Pemerintahan  JUM'AT, 10 AGUSTUS 2018 , 09:29:00 WIB | LAPORAN: KENARYO

10 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jateng Belum Terbuka Pada Publik

Foto/RMOL Jateng

RMOLJateng. Belum semua pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melaksanakan informasi keterbukaan publik. Hal itu dikatakan komisioner Komisi Informasi Publik, Zaenal Abidin Petir. Ia menyatakan kinerja tata kelola publik 10 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah cenderung menurun.

"Hal itu berdasarkan penilaian kami dalam kurun 2015-2017," katanya, Jumat (10/8/2018).

Ia menyebut 10 daerah tersebut antara lain Pemkab Banjarnegara, Pemkab Kendal, Pemkab Pati, Pemkab Wonosobo, Pemkab Sragen, Pemkab Pemalang, Pemkab Jepara, Pemkab Cilacap, Pemkab Klaten dan Pemkab Karanganyar.

Tidak hanya itu, ia juga menyebut lima pemkab tak punya tata kelola informasi publik. Daerah yang dimaksud yaitu Pemkab Tegal, Pemkab Grobogan, Pemkab Sukoharjo, Pemkab Demak dan Pemkot Tegal.

Zaenal menuturkan ada beberapa alasan keterbukaan publik suatu pemda tidak stabil. Contohnya sering bergantinya pejabat pengelola informasi dan data. Kedua, kepala daerah memang tidak 'ngeh' atau tidak peduli tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.

Ada juga kasus, ketika masyarakat meminta informasi publik harus izin pimpinan dengan berbagai alasannya. Menurutnya hal itu tidak tepat bahkan salah.

" Yang menentukan suatu data itu informasi publik itu undang-undang, bukan opini pejabat. Sudah diatur dalam UU no 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik," ujarnya.

Adapun jenis informasi yang dikecualikan  yaitu berkaitan dengan ketahanan nasional, data intelijen, proses penyelidikan serta penyidikan, persaingan usaha tidak sehat, dan masalah privasi seseorang. Sebaliknya, terkait anggaran pemerintah, proyek hingga SK Bupati bebas terbuka untuk publik.

"Ketika masyarakat ingin tahu, ya harus disediakan. Kalau harus lapor pimpinan dan sebagainya itu namanya pejabat tidak mudeng. Tidak memahami tugas sebagai ASN. Kalau tidak paham hukum berhenti saja jadi ASN," ujarnya. [jie]



Komentar Pembaca

"Jokowi" Terpelanting, #2019GantiPresiden

SENIN, 20 AGUSTUS 2018 , 19:00:00

Jokowi Terpelanting, #2019GantiPresiden

Jokowi Terpelanting, #2019GantiPresiden

SENIN, 20 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Sri Mulyani Menyesatkan!

Sri Mulyani Menyesatkan!

SENIN, 20 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Foto Penghitungan Suara

Foto Penghitungan Suara

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:40:00

TPS Horor Di Semarang

TPS Horor Di Semarang

RABU, 27 JUNI 2018 , 10:40:00

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

SENIN, 16 JULI 2018 , 17:03:00