Jokowi Setuju Badan Ekonomi Indonesia Sedang Lemah

Opini  MINGGU, 29 JULI 2018 , 07:35:00 WIB

Jokowi Setuju Badan Ekonomi Indonesia Sedang Lemah

Joko Widodo/net

AKHIRNYA Presiden Jokowi mengakui bahwa kondisi badan” perekonomian Indonesia memang sedang lemah.

Mantan Walikota Solo ini dua hari yang lalu (26/7), di hadapan para kepala daerah di Istana Bogor, menyatakan bahwa terdapat masalah dalam fundamental ekonomi Indonesia. Masalah itu adalah defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan, yang menyebabkan Indonesia rentan terpengaruh gejolak ekonomi dunia.

Padahal beberapa saat sebelumnya Tim Ekonomi pemerintah, yang disuarakan terutama oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, si Menteri Terbaik di Dunia, masih terus menyatakan bahwa fundamental ekonomi kita kuat, kondisi fiskal prudent, dll. Bahkan, beberapa hari yang lalu, Sri Mulyani masih berani katakan bahwa APBN untung dengan adanya kondisi pelemahan kurs Rupiah. Minggu lalu juga Menko Perekonomian Darmin Nasution masih menyatakan bahwa pelemahan kurs Rupiah merupakan hal biasa.

Sebaliknya, ekonom senior Rizal Ramli (RR) sejak akhir tahun lalu, diulang di berbagai kesempatan, terus mengingatkan pemerintah tentang kondisi lampu kuning (setengah merah) perekonomian Indonesia. Lemahnya kondisi ini disebabkan oleh berbagai defisit seperti dalam neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

RR memberi analogi yang sangat sederhana untuk mengibaratkan perekonomian dan kondisi eksternal. Bila badan kita sedang lemah, virus-virus akan mudah menyerang sehingga menyebabkan kita sakit. Namun bila badan kita kuat, virus apapun tidak akan mampu menyakiti. Tapi peringatan RR ini malah terus dibantah oleh para buzzer pemerintah termasuk juga oleh juru bicara Sri mulyani di Kemenkeu dan oleh Deputi Darmin di Kemenko Perekonomian.

Sampai kemudian dua hari lalu, Jokowi seakan mengakui dan menerima peringatan RR tentang buruknya fundamental ekonomi kita. Tim Ekonomi pemerintah yang sebelumnya menolak peringatan RR, akhirnya ramai-ramai mengakui bahayanya pelemahan nilai tukar dan tergopoh-gopoh mencari solusi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

Barulah kemarin lusa juga (26/7), malamnya setelah acara bersama para Kepala Daerah, Jokowi mengumpulkan 40 taipan terkaya di Indonesia dan meminta para eksportir kelas kakap ini untuk membawa kembali seluruh devisa hasil ekspor mereka.

Pada hari yang sama juga Sri Mulyani menyatakan akan menghentikan impor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Setelah itu kemarin (27/7) juga terjadi rapat mendadak di Istana, Jokowi meminta para menteri terkait untuk membahas pencabutan harga khusus batubara yang selama ini dinikmati pengusaha wajib pasok DMO (Domestic Market Obligation).

Lalu apakah artinya ini? Ekonom-ekonom pemerintah telah gagal mengendalikan situasi. Tim ekonomi pemerintah telah gagal memperkirakan atau gagal melakukan forecasting situasi ekonomi nasional, yang seharusnya menjadi kompetensi utama mereka. Dulu menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen, nyatanya cuma dapat 5 persen. Kini bilang ekonomi kita akan baik-baik saja, ternyata toh ada masalah yang cukup fundamental seperti duo defisit yang disampaikan Presiden Jokowi dua hari yang lalu.

Sementara, manipulasi garis kemiskinan sudah semakin terang benderang, angka kemiskinan BPS terlalu rendah. Rp 11 ribu yang dijadikan acuan garis kemiskinan tidak relevan lagi. Terlebih setelah seorang wartawan dari Vice melakukan riset lapangan untuk hidup di Jakarta bermodal Rp 20 ribu sehari, ternyata tidak cukup! Bubble pencitraan pun pecah.

Namun, bila pun memandang penurunan kemiskinan versi BPS berbagai zaman kepresiden, dari  selama apa menjabat dan seberapa persen penurunan kemiskinan, bukan terjadi pada masa Jokowi. Data menyebutkan setelah Reformasi, laju penurunan kemiskinan era Habibie adalah 1,1 persen/tahun. Gus Dur adalah 5,01 persen dalam 2 tahun, atau lajunya 2,5 persen/tahun. SBY periode pertama 2,5 persen dalam 5 tahun, atau lajunya 0,5 persen/tahun. SBY periode kedua 3,46 persen selama 5 tahun, atau lajunya 0,69 persen.

Sedangkan Jokowi adalah 1,1 persen dalam 4 tahun, atau lajunya 0,28 persen/tahun. Jelas, angka laju penurunan kemiskinan era Jokowi adalah yang terkecil dan Gus Dur (tim ekonomi adalah RR dan Kwik Kian Gie) memiliki angka laju penurunan kemiskinan yang tertinggi versi BPS. [***]


GEDE SANDRA
Penulis adalah peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP)



Komentar Pembaca
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Nonformal
Berani JUJUR itu Hebat !!!

Berani JUJUR itu Hebat !!!

MINGGU, 09 DESEMBER 2018

Benarkah YouTube Lebih Dari TV ?

Benarkah YouTube Lebih Dari TV ?

SABTU, 08 DESEMBER 2018

Alasan Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental Bagi Kehidupan
Pengaruh Smartphone Bagi Generasi Milenial
Game Tidak Selamanya Merusak

Game Tidak Selamanya Merusak

JUM'AT, 07 DESEMBER 2018

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

SABTU, 13 OKTOBER 2018 , 13:18:00

Foto : Pemberangkatan Tim Porpov Tim Semarang

Foto : Pemberangkatan Tim Porpov Tim Semarang

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 16:10:00

Harimau Bonbin Semarang Terlepas

Harimau Bonbin Semarang Terlepas

RABU, 05 DESEMBER 2018 , 19:34:00