Pemerintah Setengah Hati Luncurkan Kredit Ultra Mikro Untuk Koperasi

Ekonomi  SABTU, 21 JULI 2018 , 13:19:00 WIB | LAPORAN: KENARYO

Pemerintah Setengah Hati Luncurkan Kredit Ultra Mikro Untuk Koperasi

HM Al Khaqqoh Istifa, SE.,MM

RMOLJateng. Bentuk nyata dari sistem ekonomi Pancasila adalah koperasi. Koperasi yang  rata-rata menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat, sudah seharusnya didukung oleh  kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, bukan malah yang merugikan.

Hal itu diungkapkan oleh HM Al Khaqqoh Istifa, SE.,MM adalah Ketua Umum Inkopsim (Induk Koperasi Syirkah Muawanah). Ia berujar setahun yang lalu, tepatnya 23 Februari 2017, pemerintah  mengeluarkan stimulus untuk koperasi, yaitu Kredit Usaha Mikro (KUM).

"Secara konseptual program ini bagus, tapi implementasinya di lapangan masih memprihatinkan. Pasalnya, bunga KUM masih lebih tinggi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR)," katanya pada RMOLJateng, Sabtu (21/7/2018).

Ia menuturkan seharusnya bunga KUM disubsidi oleh pemerintah, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha kecil yang memang sudah susah.Jika ditelisik lebih jauh, maka ditemukan penyebab tingginya bunga KUM, yaitu karena sistem penyalurannya bertingkat.

Al Khaqqoh menjelaskan hal itu berawal dari biasnya di tingkat pelaksana siapa yang menyalurkan KUM. Bias itu antara kementerian keuangan  dalam hal ini diwakili PIP dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang memberikan rekomendasi kepada PT Bahana Ventura, Pegadaian dan PNM untuk menjadi penyalur KUM.

Sehingga secara kasat mata rekomendasi tersebut memotong akses koperasi untuk menjadi penyalur langsung KUM. Akibatnya, bunga di tingkat debitur cukup tinggi, melebihi bunga KUR.

"Itulah masalahnya. Boleh dikata bahwa kebijakan pemerintah "melalui Kementerian Koperasi dan UKM--  tersebut adalah kebijakan setengah hati," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah tidak tulus untuk benar-benar memajukan koperasi. KUM hanya seolah-seolah bersahabat  dengan koperasi dan pelaku usaha mikro, padahal sesungguhnya menjerat.

Tidak ada analisa atau dasar yang bisa membenarkan kebijakan itu. Surat rekomendasi tersebut  tak ubahnya bagai penunjukan langsung dalam proyek, yang bisa jadi keliru.

Seandainya saja pemerintah lebih arif, maka tak perlu ada kekhawatiran koperasi bakal menjadi sumber kredit macet. Sehingga koperasi bisa menjadi penyalur  KUM secara langsung. Dengan begitu, koperasi akan berkembang, dan pelaku usaha kecil pun "selaku debitur" bisa lebih rileks karena tak lagi dibebani bunga yang tinggi.

"Semakin lama, eksistensi koperasi semakin memprihatinkan. Ini merujuk pada kenyataan bahwa jumlah koperasi terus berkurang dan berkurang," jelasnya.

Ia menyebut pada 2014 koperasi di Indonesia mencapai 212. 570 buah. Saat ini (2018) hanya tinggal 152.714 buah. Berarti ada 59.856 koperasi yang tutup. Penyusutan jumlah koperasi ini tidak bisa hanya dibaca secara hitam putih, terutama  terkait dengan sehat dan tidak sehatnya koperasi.

Namun lebih dari itu hal tersebut  menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membina koperasi.  Seandainya pembinaan berjalan efektif, tentu angka 152.714 itu adalah asset yang sangat berharga untuk mengerakkan ekonomi masyarakat. Tapi faktanya, semakin lama koperasi semakin menyusut, dan itu artinya menyusut  pula penyangga kekuatan ekonomi nasional. [jie]




Komentar Pembaca
4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

SABTU, 13 OKTOBER 2018 , 13:18:00

Foto : Pemberangkatan Tim Porpov Tim Semarang

Foto : Pemberangkatan Tim Porpov Tim Semarang

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 16:10:00

Harimau Bonbin Semarang Terlepas

Harimau Bonbin Semarang Terlepas

RABU, 05 DESEMBER 2018 , 19:34:00