Perang Kesaksian BLBI Syamsul Nursalim Dalam Persidangan Syafruddin Temenggung

Opini  SELASA, 26 JUNI 2018 , 12:40:00 WIB

Perang Kesaksian BLBI Syamsul Nursalim Dalam Persidangan Syafruddin Temenggung

Fuad Bawazier/net

MEMBACA berita Kantor Berita Politik RMOL, 24 Juni 2018, bahwa Saksi Iwan Ridwan Prawiranata mengatakan ada penyimpangan dalam penggunaan BLBI oleh Bank BDNI milik Syamsul Nursalim sedangkan Kuasa Hukum BDNI atau Syamsul Nursalim mengatakan sebaliknya.

Walaupun kejadian BLBI sudah lama (sekitar 20 tahun yang lalu), tetapi kalau saja ada political will yang sungguh sungguh dari pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk menuntaskannya, tentu kerugian negara dapat dikurangi dan akan memberikan efek jera di kemudian hari.

Dari sejak kejadiannya sampai kini kami menengarai bahwa pelaku BLBI, khususnya Syamsul Nursalim, mampu membangun konspirasi dengan oknum-oknum penting penguasa sehingga mampu mengeruk uang negara dan kasusnya tidak dapat dituntaskan sehingga negara kesulitan mengurangi kerugian negara yang diderita.

Sejak awal skandal BLBI, memang Bank BDNI yang paling parah pelanggarannya sekaligus paling kuat jaringan konspirasinya dengan oknum oknum penguasa.

Pada awal BLBI (1997 sampai dengan triwulan I 1998) pemerintah benar-benar mengalami kesulitan untuk mengungkap pelanggaran BLBI pada umumnya dan Bank BDNI/Syamsul Nursalim pada khususnya karena adanya upaya upaya menutupi dari yang bersangkutan maupun jaringannya dalam kekuasaan, seolah-olah tidak ada pelanggaran.

Untuk itu selaku Menteri Keuangan/ Ketua Dewan Moneter, saya menerima tawaran bantuan dari Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) yang disampaikan oleh David Lipton selaku Asisten Menteri Keuangan AS untuk mengirimkan belasan ahli ahli penyidik pembobol perbankan bekerja sementara di BPPN bersama sekitar 60 auditor BPKP. Hasilnya antara lain melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK. 01/1998 tgl 4 April 1998, Syamsul Nursalim dkk dicekal, dan Bank BDNI dll di take over BPPN.

Atas pemeriksaan khusus oleh BPPN dengan bantuan Tim Auditor Internasional tersebut terbitlah Laporan dari Ketua BPPN No. S-3/Prog/ BPPN/1998 tgl 18 Mei 1998 perihal Laporan Perkembangan BPPN sampai dengan 15 Mei 1998 yang dikirimkan Ketua BPPN saat itu Iwan Ridwan Prawiranata kepada saya selaku Menkeu.

Dari Laporan BPPN itu jelas bahwa BDNI sampai 3 April 1998 telah menerima dana BLBI dari BI sebesar Rp 27,6 triliun sedangkan jumlah pinjaman (kredit) yang disalurkan Rp 26,9 trilin dan sebesar Rp 24,4 triliun (90,7 persen) disalurkan pada groupnya sendiri, yang jelas merupakan pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada groupnya sendiri).

Sedangkan dari total aset yang dilaporkan BDNI sebesar Rp 33,6 triliun ternyata setelah diperiksa oleh Tim Audit BPPN itu hanya Rp 5,8 triliun alias di markup atau turun 82,8 persen. Sebaliknya terhadap kewajiban BDNI yang dilaporkan hanya Rp 32,3 triliun tetapi setelah diperiksa Tim ternyata Rp 48,2 trilun atau kenaikan sebesar 33,1 persen.

Dengan demikian perkiraan kerugiannya Rp 42,4 triliun yaitu Rp 48,2 triliun dikurang Rp 5,8 triliun. Jumlah inilah yang hakikatnya digelapkan BDNI dan dilimpahkan atau merupakan kerugian negara. Dalam Laporan Khusus BPPN tersebut juga disebutkan bahwa bank-bank tertentu, termasuk BDNI, telah mempergunakan dana bank untuk kepentingan pemegang saham pendiri dan manajemennya.

Selain itu disebutkan pula bahwa Bank BDNI sudah mengalami kesulitan likuiditas sebelum krisis terjadi dan mereka mendapatkan dana besar dari Bank Indonesia melalui SBPUK (Surat Berharga Pasar Uang Khusus) yang untuk BDNI saja jumlahnya Rp 9,8 triliun (pada saat sebelum krisis kurs Rp 2400/USD) atau lebih dari USD 4 miliar.

Dari laporan tersebut juga dapat diketahui bahwa Bank BDNI meskisudah mengalami kesulitan likuiditas masih tetap saja mengucurkan dananya pada grupnya sendiri sebesar USD 600 juta (Mei 1997). Jadi jelas bahwa apa yang dilakukan oleh BDNI atau Syamsul Nursalim adalah melanggar banyak peraturan yang berlaku dan motifnya adalah memperkaya diri sendiri dengan menyedot uang BI /BLBI melalui BDNI.

Dalam laporan tertulis saya kepada Panja BLBI Komisi IX DPR pada tanggal 9 Februari 2000, saya juga menjelaskan berdasarkan Laporan Tim Auditor Internasional BPPN bahwa Bank BDNI termasuk yang melakukan penyimpangan maupun rekayasa dalam pemberian kredit. Jadi tidaklah tepat bila Kuasa Hukum BDNI mengatakan Bank BDNI/Syamsul Nursalim tidak melakukan pelanggaran perbankan/BLBI.

Sebenarnya banyak laporan-laporan lain yang sudah dibuat tentang BLBI oleh BPK maupun BPKP. Antara lain Laporan BPKP No. Lap-02.02.07.-437/D VII.2/2000 tanggal 17 Juli 2000 tentang Laporan Gabungan Hasil Audit Investigasi Penggunaan BLBI oleh 42 Bank Penerima/Pengguna BLBI yang intinya mengatakan adanya indikasi kuat penyimpangan yang sangat material atas penyaluran dan penggunaan BLBI yaitu pelanggaran hukum, unsur kerugian negara, pihak pihak yang diuntungkan, dan cukup rinci dengan angka angkanya serta nama nama banknya termasuk BDNI.

Sebagaimana laporan saya kepada Presiden Suharto saat itu bahwa BDNI/Syamsul Nursalim adalah yang paling merajai dalam kejahatan perbankan BLBI. Saya percaya itulah sebabnya Syamsul Nursalim ditahan Kejagung semasa Jaksa Agung, Marzuki Darusman. Sayangnya dia berhasil kabur ke luar negeri dan hingga saat ini tidak pernah memenuhi panggilan KPK. Bila memang tidak bersalah mengapa kabur dan tidak datangi KPK untuk memberikan penjelasan?

Di lain pihak, aparat hukum juga terkesan setengah hati untuk mendatangkan paksa Syamsul Nursalim maupun dalam upaya menutupi kerugian negara dengan cara menyita asetnya yang ada di Indonesia.

Djony Edward misalnya, dalam tulisannya di Nusantara.news Jakarta 10 Mei 2018 menyarankan sekurangnya ada 5 pintu masuk bagi KPK untuk mengusut ulang kasus BLBI Syamsul Nursalim (SN). Djony cukup rinci menguraikan perilaku SN yang tidak koperatif dan kejanggalan kejanggalan lain. Misalnya yang seharusnya membayar Rp 1 triliun tetapi hanya Rp 337 miliar.

Yang lebih gila lagi misalnya SN mengaku telah menyerahkan aset ke BPPN senilai Rp 27,49 triliun tetapi BPPN menyatakan status hukum aset-aset tersebut belum jelas atau tegasnya aset-aset tersebut sebenarnya masih di tangan SN sehingga tidak bisa dieksekusi oleh negara.

Benarkah negara sedemikian tidak berdayanya menghadapi seorang buron? Seharusnya tidak. Sekali lagi kesulitan-kesulitan negara menghadapi kasus BLBI BDNI/SN ini tentu karena ada faktor X dan hanya pemerintah yang bersih yang akan mampu menuntaskan. Tidak berbeda jauh dengan kasus Bank Century yang selalu berhenti di KPK karena diduga ada kekuatan yang melindunginya.

Dugaan atau lebih tepatnya keyakinan saya ini tentu berdasarkan pengalaman sejak 1998 bahwa SN dengan harta dari kejahatannya, antara lain dari dana BLBI, telah mampu membangun konspirasi untuk melindungi dirinya maupun hartanya.

Saya yakin, apabila sungguh-sungguh, pemerintah atau aparat penegak hukum akan mampu mendatangkan paksa SN baik melalui bantuan Interpol maupun permintaan langsung ke pemerintah Singapura.

Pertanyaannya, sudahkah upaya-upaya itu dilakukan? Kalau belum, mengapa dan tanggung jawab siapa?

FUAD BAWAZIER
Penulis adalah Menteri Keuangan tahun 1998


Komentar Pembaca
Foto Penghitungan Suara

Foto Penghitungan Suara

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:40:00

TPS Horor Di Semarang

TPS Horor Di Semarang

RABU, 27 JUNI 2018 , 10:40:00

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

SENIN, 16 JULI 2018 , 17:03:00