Pemerintah Langgar 3 UU Sekaligus Saat Lantik Iwan Bule

Politik  SELASA, 19 JUNI 2018 , 13:33:00 WIB | LAPORAN: TAKHRODJIE

Pemerintah Langgar 3 UU Sekaligus Saat Lantik Iwan Bule

Fadli Zon/net

RMOLJateng. Pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat (Jabar) melanggar tiga UU sekaligus.

Pertama adalah UU 2/2002 tentang Kepolisian. Dijelaskan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahwa dalam pasal 28 ayat 1, UU ini memerintahkan kepada Polri untuk bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Selain itu, ada juga ayat 3 pasal 28, yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Rambu ini sangat tegas. Rambu ini juga menjadi bagian dari spirit reformasi yang telah ditegaskan oleh konstitusi pasca-amandemen,” jelasnya sebagaimana dikutip dari akun Twitter @fadlizon, Selasa (19/6).

UU kedua yang dilanggar adalag UU 16/2016 tentang Pilkada. UU ini mengamanatkan bahwa kekosongan jabatan gubernur harus diisi pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pemimpin tinggi madya.

Nah, jabatan pemimpin tinggi madya ini ada batasannya, yaitu pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur adalah jabatan sipil, jadi tak dibenarkan polisi aktif menduduki jabatan tersebut,” sambungnya dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.

Selain itu, pengangkatan mantan Kapolda DKI Jakarta yang akrab disapa Iwan Bule itu juga melanggar UU 5/2014 tentang ASN. Sebab pasal 20 ayat 3 UU tersebut menjelaskan bahwa pengisian jabatan ASN tertentu memang bisa berasal dari prajurit TNI atau anggota Polri, namun ketentuan ini batasnya, yaitu hanya bisa dilaksanakan pada instansi pusat.

Sementara, Gubernur ini kan pejabat pemerintah daerah,” jelas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.

Pasal 157 ayat 1 PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, yang merupakan turunan UU ASN, menjelaskan bahwa prajurit TNI dan anggota Polri yang kompetensinya dibutuhkan untuk pengisian jabatan pimpinan di luar Instansi pusat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari dinas aktif.

Nah, semua UU dan peraturan tadi telah dilanggar oleh pemerintah saat pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pada hari Senin kemarin. Ini tak boleh dibiarkan. Negara tidak boleh dikelola seenak selera penguasa,” tukasnya. [jie]

Komentar Pembaca
Maroko Luncurkan Satelit Mohammed VI-B

Maroko Luncurkan Satelit Mohammed VI-B

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Pembantaian Keluarga Nainggolan Diperagakan

Pembantaian Keluarga Nainggolan Diperagakan

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 , 15:00:00

Pemprov Bali Berwenang Usir Pengusaha Tiongkok

Pemprov Bali Berwenang Usir Pengusaha Tiongkok

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Panen Musim Pancaroba

Panen Musim Pancaroba

MINGGU, 07 OKTOBER 2018 , 10:57:00

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

SABTU, 13 OKTOBER 2018 , 13:18:00

Foto : Pemberangkatan Tim Porpov Tim Semarang

Foto : Pemberangkatan Tim Porpov Tim Semarang

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 16:10:00