MEMBONGKAR MAFIA PARKIR DI KOTA SEMARANG (2)

Mafia Parkir, Preman Dan Beking, Pemkot Jangan Memble

Liputan Khusus  RABU, 23 MEI 2018 , 07:33:00 WIB

Mafia Parkir, Preman Dan Beking, Pemkot Jangan Memble
KEPALA Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan mengakui banyak terjadi kebocoran parkir di lapangan. Ia bahkan menyebut banyak tangan yang berkepentingan terhadap dunia parkir di Kota Semarang.

"Mereka para juru parkir tidak hanya setor ke pemerintah, tapi juga ke yang lain," katanya.

Ia menyebut para jukir terkadang harus setor ke lingkungan sekitar, oknum yang dianggap penguasa lahan parkir serta beberapa pihak lain. Praktik jual beli lahan parkir hingga izin jukir pun juga diketahuinya.

Danang mengungkapkan ada praktik jual beli atau saling oper lahan parkir. Kadang profesi tukang parkir pun diperjualbelikan. Banyak praktik lain yang menurutnya menghambat pendapatan parkir.

Ia mencontohkan, dalam satu titik parkir terkadang ada sistem shif atau pembagian wilayah parkir. Padahal di satu titik itu pemilik izin jukir hanya satu.

"Kami sudah melakukan kajian untuk memakai sistem baru, kalau tidak parkir meter ya parkir berlangganan," tuturnya.

Danang menyebut ada 900 titik parkir di kota Semarang. Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan ulang titik parkir tersebut.

Dishub Data Ulang Titik Parkir

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Muhammad Khadik berujar saat ini pihaknya sedang berupaya meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Ada dua hal yang sedang dikerjakannya.

"Pertama adalah kami melakukan pendataan ulang titik parkir," katanya

Ia mengatakan lebih dalam lagi, pendataan itu akan mencakup lahan parkir mana yang berizin dan tidak. Lalu, apakah izinnya sudah kadaluarsa atau tidak.

Khadik berujar, setelah pendataan pihaknya akan melakukan rasionalisasi. Artinya, menyesuaikan retribusi sesuai potensi yang sebenarnya.

"Kalau tidak bisa kami jelas membutuhkan inovasi," katanya.

Inovasi yang dimaksudkannya adalah menata ulang perparkiran dengan sistem yang lebih modern. Saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian.

Terkait mafia parkir atau jual beli lahan parkir, Khadik menuturkan hal itu merupakan transaksi bawah tangan. Jika ketahuan pihaknya akan memberi sanksi.

"Sanksinya cabut izin parkirnya," tuturnya

Mafia, Preman Dan Beking

Keberadaan mafia parkir di Kota Semarang juga sebenarnya sudah  tercium sejak lama oleh DPRD Kota Semarang, namun lagi-lagi tidak berkutik karena di dalam mafia itu terdapat, preman dan beking yang sangat kuat.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriadi mengungkapkan, jika sampai saat ini parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang selalu menguap dan tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini terjadi karena di dunia perparkiran di Kota Semarang masih banyak mafia, preman serta beking yang bermain.

"Saya tahu mafianya itu,"  tegas pria yang akrab disapa Lek Dhi kepada RMOLJateng.

Lek Dhi pun menjelaskan, selain banyak mafia, preman dan beking yang diduga merupakan oknum TNI-Polri, mata rantai alur setornya uang hasil parkir mulai dari juru parkir di lapangan sampai ke bagian Kas Daerah (Kasda) Pemkot Semarang juga sangat panjang. Ditambah dengan sistem penyetoran uang dilakukan secara manual atau tradisional sehingga peluang untuk terjadinya penyimpangan sangat besar. 

"Jadi, (uang parkir) dari juru parkir ke ketua kelompok, terus ketua kelompok membawahi beberapa juru parkir. Nah ini nanti, ada namanya juru pungut, juru pungut ke bendahara, masuk ke Kasda. Kalau ini belum preman-premanya, belum ada baking-bakingnya disitu. Mata rantai itu bukan bermain, itu sudah mata pencaharian mereka, tidak main-main lagi," ujarnya.

Lek Dhi membeberkan, jika budaya parkir seperti itu dipertahankan di Kota Semarang, maka pendapatan parkir yang dari tahun ke tahun selalu tidak sesuai dengan target akan selalu terjadi. 

"Lha kalau semacam ini dipelihara terus, ya nggak mungkin ada kenaikan PAD sektor parkir. Tahun 2017 target awalnya Rp 5,5 miliar tapi dari Dishub Kota Semarang minta turun sebesar Rp 3,5 miiar karena tidak penuhi target. Kesepakatan bersama itu Rp 5,5 miliar namun akhirnya pencapaian, tidak sampai ada Rp 3 miliar," bebernya.

Lek Dhi mencontohkan, di Kota Solo yang hanya mempunyai wilayah sebanyak 5 Kecamatan mereka PAD di bidang parkir sudah bisa mencapai Rp 16 miliar.  Paling tidak, dirinya menyatakan jika di Kota Semarang ada sebanyak 16 Kecamatan, dirinya optimis target sebesar Rp 20 miliar di sektor PAD parkir di Kota Semarang bisa tercapai.

"Solo hanya 5 kecamatan PAD parkirnya Rp 16 miliar. Setidaknya ini harus dipangkas melalui parkir berlangganan, pasti Rp 20 miliar tercapai. Selama parkir belum tertata dengan tertib dan bagus, tidak akan mungkin menaikan tarif dan pendapatan," ujarnya.

Apalagi, Lek Dhi menyatakan konsep parkir berlangganan, parkir online atau e-parkir dan parkir berlangganan melalui pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diterapkan sesuai dengan ketentuan. Maka, target sebesar Rp 20 miliar dibidang parkir bukan hanya isapan jempol belaka. 

"Kalau ini diberlakukan parkir berlangganan melalui STNK, itu otomatis, pengguna pemilik kendaraan bermotor semuanya akan kena dan pasti mereka juga parkir. Kalau dilapangan mereka tidak dimintai dan juru parkir di lapangan akan digaji bulanan. Bagi plat nomor dari luar Kota Semarang, langsung dikenai parkir saat di lapangan. Pasti banyak yang protes. Tapi kalau melalui STNK, parkir berlangganan STNK itu pasti savingnya Rp 20 miliar, tidak menguap," pungkasnya. [***]

Komentar Pembaca
Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

SELASA, 19 JUNI 2018 , 11:00:00

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

SENIN, 18 JUNI 2018 , 09:00:00

Said Aqil: Staquf Ke Israel Bukan Agenda NU!

Said Aqil: Staquf Ke Israel Bukan Agenda NU!

KAMIS, 14 JUNI 2018 , 12:00:00

Foto : Pembangunan Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang
Jalan Sehat Jaman Now

Jalan Sehat Jaman Now

MINGGU, 06 MEI 2018 , 08:38:00

Foto : Banjir Rob Semarang

Foto : Banjir Rob Semarang

KAMIS, 24 MEI 2018 , 15:24:00