MEMBONGKAR MAFIA PARKIR DI KOTA SEMARANG (1)

Mafia Parkir Kuasai Kota Semarang, Pemkot Tidak Berkutik

Liputan Khusus  SELASA, 22 MEI 2018 , 12:45:00 WIB

Mafia Parkir Kuasai Kota Semarang, Pemkot Tidak Berkutik

Ilustrasi/RMOL Jateng

TARGET pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum, pemerintah kota Semarang masih jauh. Hingga akhir April 2018, Pemkot baru menerima Rp 841,686,000. Padahal target retribusi parkir 2018 mencapai Rp 15 miliar.

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Retribusi, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Frankie Tomasoa menuturkan nilai itu hanya setara 5,6 persen.

"Pemerintah sudah punya rencana melakukan reformasi parkir," katanya pada RMOLJateng.

Frankie berujar kendala pendapatan parkir antara lain kota Semarang masih menggunakan sistem konvensional yaitu karcis parkir. Banyak kelemahan dalam pengelolaan parkir konvensional.

Untuk kota Semarang yang sudah sekelas metropolitan seharusnya sudah menerapkan e-retribusi. Dengan begitu bisa meminimalisir kebocoran parkir.

"Kalau pakai karcis, kadang pas bayar parkir tidak dikasih karcisnya," ujarnya.

Selain masalah parkir manual, fakta di lapangan juga terjadi jual beli lahan parkir tapi tanpa aturan yang jelas.  

Seorang narasumber, sebut saja Joko, bercerita ditawari membeli lahan parkir di sekitar kawasan Simpanglima yang harganya mencapai puluhan juta rupiah.

"Saya diminta mengambil alih, belum lama ini kok," katanya saat ditemui di kediamannya.

Ia bercerita, orang yang menawarkan lahan parkir menjanjikan hal yang luar biasa dari segi pendapatan. Dalam sebulan, omzet satu titik lahan parkir mencapai Rp 25 juta.

Joko menambahkan, angka itu merupakan pendapatan minimal. Lalu, apakah pendapatan itu dari lahan parkir resmi yang terdaftar? Ia mengaku tak terlalu memikirkanya.

Apalagi jual beli lahan parkir di pinggir jalan seperti itu jelas tidak ada dasar hukum yang jelas. Berbeda dengan jual beli tanah.

"Katanya sebulan bisa dapat Rp 25 juta, setor ke pemkot paling besar Rp 3 juta," bebernya.

Tawaran itu diakuinya cukup menggiurkan. Apalagi pendapatan yang disebut sangat besar. Ia cukup ongkang-ongkang kaki dan terima setoran. Lalu apa dia jadi beli ?

"Kalau soal itu rahasia," katanya lalu tertawa.

Tarif Parkir Lebih Mahal

Ketua Tim Saber Pungli kota Semarang AKBP Enrico Sugiarto Silalahi menegaskan, permasalahan kutipan parkir yang besarnya melebihi peraturan daerah  (Perda) tidak hanya menjadi tanggung jawab tim saber pungli semata.

Setidaknya Dinas Perhubungan yang bersentuhan langsung dari juru parkir kerap memberi arahan tegas ihwal tarif resmi yang dikutip dari pinggir jalan ataupun tempat parkir khusus.

"Setidaknya juru parkir yang ada di jalanan benar-benar didata baik jumlah yang resmi ataupun diperiksa secara berkala kartu tanda anggotanya masih berlaku atau tidak," ungkap AKBP Enrico yang juga Wakapolrestabes Semarang.

Dengan memberikan arahan berkala kepada para juri parkir diharapakan saat bertugas mereka ini tidak lagi mengutip diatas ketentuan perda dan masyarakat tidak dirugikan.

Sejak dilakukanya Operasi Tangkap tangan pada bulan April 2018, setidaknya tim Saber Pungli kota Semarang berhasil menangkap juru parkir liar maupun resmi yang mengutip tarif parkir kisaran Rp 5.000 untuk roda dua dan Rp 10.000 untuk mobil.

"Sudah ada beberapa orang yang kami tangkap dan periksa terkait kutipan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan. Mereka mengaku menaikan tarif karena momen di tempat tersebut," imbuh Enriko.

Enriko mengaku sudah ada 6 orang yang diperiksa dan beberapa orang dijadikan tersangka untuk kasus penangkapan jukir liar di area sirkuit Mijen. Sedangkan satu orang jukir resmi namun kartu anggotanya sudah tidak berlaku ditangkap saat even festival kuliner di kota lama.

"Mereka kami jerat dengan tindak pidana ringan karena proses hukumnya mengaku pada peraturan daerah. Untuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara masih dalam penyidikan. Apakah mereka menerima setoran dari jukir, masih kita dalami dan buktikan keterlibatanya.

Enrico tidak menampik bahwa potensi pendapatan dari parkir di kota Semarang sangatlah tinggi dan dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Namun dengan temuan di lapangan dan beberapa indikasi dan dugaan setoran parkir belum maksimal masuk ke kas daerah, tim saber pungli psimis target PAD bisa terpenuhi.

"Seharusnya kalau dikelola lebih baik lagi, mungkin dengan sistem langganan seperti di Jakarta, PAD akan meningkat dan tidak ada lagi ASN yang berusaha menarik keuntungan dari lahan parkir," pungkasnya.

Oknum Minta Jatah

Persoalan parkir liar memang menjadi masalah yang seakan tak kunjung usai. Ada sebagian masyarakat yang keberatan, ada pula yang tidak. Namun, bagaimana parkir liar bisa muncul?

RMOLJateng berusaha mencari sindikat parkir liar yang ada di Kota Semarang. Di kawasan Mugassari, seorang juru parkir bernama Dito (bukan nama sebenarnya) mengaku telah bekerja sebagai tukang parkir kurang lebih dua tahun. Menurutnya, tidak ada parkir yang dikelola secara sehat.

Paling tidak ada oknum-oknum yang datang dan meminta setoran untuk alasan keamanan, yang ditunjukkan kekuatan. Pasti tidak bisa dilawan, karena kami cuma juru parkir,” kata dia.

Dito menambahkan, sistem parkir yang ada di Kota semarang, pasti ada yang terdaftar pada Dinas Perhubungan, adapula yang tidak didaftarkan. Biasanya, lanjut dia, seorang juru parkir, akan menyetor pada beberapa pihak.

Ke Dishub melalui Ormas yang ditunjuk. Kemudian, keamanan resmi di lingkup kecamatan, dan keamanan yang tidak resmi. Nominalnya tergantung sesuai kesepakatan dan pendapatan parkir,” papar dia.

Dito mengaku bahkan pernah diminta oleh salah satu oknum menarik setoran di kawasan Mugassari. Saat itu, lanjut dia, dalam semalam dirinya mendapat sedikitnya Rp. 900 ribu. Kemudian, oleh oknum tersebut Dito diberi Rp. 90 ribu.

Kalau begitu, setoran harus sesuai kesepakatan awal. Misal tidak masuk target, harus bersinggungan dengan kekuatan lain. Kan sebetulnya juru parkir ini yang kasihan, kerja seharian hanya dapat uang sedikit,” katanya.

Dito juga menerangkan ada beberapa titik di kawasan Mugassari yang tidak mengantongi ijin resmi dari Dinas Perhubungan. Namun, ada cara yang digunakan oleh ormas atau oknum tertentu dalam menyamarkannya.

Misal ini ada cafe, yang lahan parkirnya sempit. Di lokasi sebelah cafe itu langsung didaftarkan atas nama cafe tersebut, padahal prakteknya, hasilnya tidak disetorkan ke Dishub. Ada bekingan yang kuat yang mungkin juga Dishub tidak berani sampai bentrok,” ungkapnya.

Dito mengatakan kalau dirinya bisa saja hanya menyetor kepada Dinas Perhubungan sesuai tarif resmi. Namun, lanjut dia, pasti ada oknum lain yang datang dan meminta setoran. Jadi, terangnya, dia mengatakan kalau tidak mungkin tarif resmi seribu rupiah cukup untuk memberikan setoran hingga sampai tiga pihak.

Ya akhirnya mau tidak mau, kita menaikkan tarif parkirnya, jadi dua ribu. Itupun kadang ada pengunjung yang marah-marah. Cuma, mau bagaimana lagi, kita cuma kerja di lapangan begini,” pungkasnya. [***]

Komentar Pembaca
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 15:00:00

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Jokowi-Ma

Jokowi-Ma"ruf Diduga Curi Start Kampanye

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 13:00:00

Panen Musim Pancaroba

Panen Musim Pancaroba

MINGGU, 07 OKTOBER 2018 , 10:57:00

Foto Dampak Kenaikan Dolar Terhadap Harga Pangan

Foto Dampak Kenaikan Dolar Terhadap Harga Pangan

JUM'AT, 07 SEPTEMBER 2018 , 16:34:00

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

SABTU, 13 OKTOBER 2018 , 13:18:00