Ternyata, Duit Suap Untuk Dirwan Mahmud Cuma Rp98 Juta

Hukrim  RABU, 16 MEI 2018 , 21:48:00 WIB | LAPORAN: TAKHRODJIE

Ternyata, Duit Suap Untuk Dirwan Mahmud Cuma Rp98 Juta

Foto/net

RMOLJateng. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang Rp 75 juta yang berkaitan dengan perkara suap pengadaan pekerjaan insfrastruktur tahun anggaran 2018 di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menjelaskan, uang itu diamankan oleh tim bersama dengan bukti transfer uang sebesar Rp 15 juta dan dokumen terkait RUP (Rencana Umum Pengadaan) dengan skema penunjukan langsung.

Kuat dugaan bahwa uang itu merupakan komitmen fee yang dijanjikan oleh seorang kontraktor bernama Juhari kepada Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud.

"Diduga penerimaan total Rp 98 juta merupakan bagian dari 15 persen komitmen fee yang disepakati sebagai 'setoran' kepada Bupati atas lima proyek penunjukan langsung pekerjaan infrastruktur (jalan dan jembatan) yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu Selatan senilai total Rp 750 juta (komitmen fee sebesar Rp 112.500.000)," ujar dia di Gedung KPK Jakarta, Rabu (16/5) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Sebelum ditangkap dalam operasi tangkap tangan Juhari juga sudah memberikan sejumlah uang kepada istri Bupati Bengkulu Selatan yang bernama Hendrati dan Kasie Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati sebesar Rp 23 juta secara tunai.

Lalu setelah itu Hendrati melakukan transfer uang ke rekeningnya sendiri sebesar Rp 13 juta dan sisanya sebesar Rp 10 juta disimpan secara tunai oleh Nursilawati pada Sabtu (12/5).

Kemudian mereka ditangkap oleh penyidik KPK di kediaman Hendrati pada Selasa (15/5).

"Rp 75 juta diberikan Juhari secara tunai kepada HEN (Hendrati) melalui NUR (Nursilawati) di rumah HEN," demikian Basaria.

Sebagai pihak yang menerima Dirwan, Hendrati dan Nursilawati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan Juhari sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. [jie]



Komentar Pembaca
Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

SABTU, 18 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

JUM'AT, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

#VLOGNEWS: Upacara di UBK, Prabowo Dapat Star of Soekarno
Foto Penghitungan Suara

Foto Penghitungan Suara

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:40:00

TPS Horor Di Semarang

TPS Horor Di Semarang

RABU, 27 JUNI 2018 , 10:40:00

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

SENIN, 16 JULI 2018 , 17:03:00