MENGUNGKAP PRAKTEK KOTOR LSM NAKAL (3)

Rela Jualan Kalender, Jual Data Hingga Teror Pejabat

Liputan Khusus  SENIN, 16 APRIL 2018 , 18:32:00 WIB

Rela Jualan Kalender, Jual Data  Hingga Teror Pejabat
KETUA Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng Rahmulyo Adi Wibowo menegaskan jika lembaganya tidak bisa serta merta melarang Lembaga Swadaya MAsyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (Ormas), untuk meminta data publik terkait proses pembangunan pemerintah.

"Kita nggak boleh membatasi itu (tidak memberikan data ke LSM) karena Undang-undang berkaitan dengan kewajiban Undang-undang memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik," tegas Rahmulyo.

Rahmulyo menandaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan jika siapapun itu, masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan publik. "Masyarakat siapapun, itu boleh. Nggak boleh ada kesepakatan itu," tandasnya.

Justru yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini, Lembaga Kesbangpolinmas yang menjadi koordinasi dari LSM dan Ormas nakal tersebut yang harus melakukan pembinaan secara baik.

"Ya itulah, perlu adanya pembinaan dari teman-teman Kesbangpolinmas sebagai tempat dimana data-data LSM itu ada. Pembinaan banyak hal yang bisa dilakukan," terangnya.

Rahmulyo menyakini Kesbangpolinmas sudah melakukan pendataan dan pembinaan, namun masih ada LSM-LSM Plat hitam yang melakukan kenakalanya karena merasa bukan bagian dari pemerintah secara langsung. 

"Saya yakin mereka sudah lakukan itu, cuman yang tidak seirama itu, ini dianggap sebagai sebuah perbedaan pendapat. Jadi, teman-teman yang merasa bukan bagian dari pemerintah merasa leluasa untuk memerdekakan diri, untuk lepas," ujarnya.

Meski demikian, Rahmulyo menyatakan Kesbangpolinmas bisa melakukan cek dan ricek, terutama terhadap LSM dan Ormas nakal itu, berupa menelisik dan mempelajari kembali apakah kinerja, sepak terjang LSM dan Ormas nakal itu sudah sesuai dengan AD-ART yang dimiliki oleh LSM dan Ormas masing-masing. 

"AD-ART LSM kan itu ada tujuanya apa. Apakah semuanya ada? Apakah tujuan yang mereka capai, sudah sesuai dengan tujuan yang mereka cantumkan di dalam AD-ART sebagai prasyarat sebagai hukum administrasi, apakah itu sudah dilakukan? Kalau belum dilakukan kendalanya apa? Dari kendala itu akan muncul diskusi-diskusi yang menarik," katanya.

Rahmulyo menambahkan, yang menjadi persoalan klasik dari beberapa Ormas dan LSM nakal kerap kali melakukan upaya memeras dan menakut-nakuti pemerintah, pejabat birokrasi dan badan publik adalah mereka tidak mempunyai anggaran untuk keberlangsungan hidup organisasinya masing-masing. 

"Problemnya paling nggak jauh lah, bagaimana menghidupi organisasi dengan sejumlah anggaran yang dimiliki. Kalau nggak ada suplay anggaran, bagaimana organisasi akan hidup? Kan begitu. Persoalanya kan itu," tambahnya.

Maraknya muncul LSM dan Ormas dan keterbukaan informasi menjadikan fenomena munculnya LSM dan Ormas Nakal yang dalam kinerjanya mengancam, memeras para oknum pejabat birokrasi, pemerintah dan badan publik.

Dari kacamata Rahmulyo Adi Wibowo, ada banyak dan berbagai macam modus LSM dan Ormas nakal dalam melakukan modus operandinya untuk mencari keuntungan pribadi dari pejabat birokrasi, pemerintah dan badan publik tersebut.

Mulai dari menjual kalender, menjual perlengkapan rumah tangga seperti taplak meja, menawarkan pembuatan buku yang berisi tentang company profile atau data pribadi dari pejabat publik maupun secara langsung mengirim surat protesnya. 

"Oh banyak, banyak sekali. Modusnya macam-macam, ada yang jualan kalender, jualan taplak meja, menawarkan (pembuatan) buku, mengirim surat untuk minta klarifikasi dan lain sebagainya," tegas Rahmulyo.

Rahmulyo juga menyayangkan, modus-modus pemerasan yang dilakukan Ormas dan LSM nakal ini masih saja tetap terjadi sampai saat ini, pasalnya, lembaga birokrasi pemerintah, pejabat-pejabat dan badan publik masih menanggapi modus yang mereka lakoni.  

"Tapi sayangnya, ketika ada tawaran-tawaran seperti itu mereka (lembaga pemerintah) meladeninya," ujarnya. 

Rahmulyo juga menjelaskan, jika pemerintah, birokrasi maupun badan publik menanggapi pertanyaan LSM dan Ormas terkait data maupun penyimpangan yang belum tentu kebenaranya tersebut, cukup dengan memberikan surat jawaban.

"Tidak perlu memberikan peluang kepada LSM dan Ormas sampai pada mengajak pertemuan apalagi mengajak makan bersama. Kalau sudah dijawab surat, dia masih nggak jelas, berharap ada yang lain, nah dia ada motif nih bahwa dia ingin memanfaatkan hal itu untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ada fenomena tawar menawar, kemudian diajak ketemuan, makan. Ada celah masuk, oh ada transaksi. Kalau itu nggak terjadi , nggak usah khawatir, nggak usah takut," terangnya.

Apalagi, alasan klise dari para pejabat yang menjadi sasaran empuk para Ormas dan LSM nakal itu karena malas untuk membuat surat balasan protes Ormas maupun LSM nakal itu sendiri. "Mereka ngomong, kalau nggak diladenin Pak kita males Pak, mereka ngirim surat terus ke kita Pak. Ini kan susah. Kalau sudah bicara males itu susah, jadi lembaga kontrolnya susah," ujarnya.

Senada dengan Rahmulyo, seorang ASN sebut saja Gatot yang hampir setiap hari berhadapan dengan LSM mengakui tidak semua LSM nakal, ada yang baik dan ada yang nakal. "Ya ada LSM baik, tapi ada juga yang nakal," katanya saat ditemui di kantornya.

Ia mengatakan LSM yang baik sering memberi masukkan terkait pembangunan. Sebaliknya, LSM yang nakal selalu mencari-cari kesalahan hingga yang aneh-aneh. Gatot bercerita sering menemukan sejumlah LSM yang kompak saat mencari data. Lebih dari satu LSM itu mengirim surat permintaan daftar kekayaan kepala dinasnya. "Ada juga yang dalam tanda kutip mengancam memiliki data dan meminta sejumlah kompensasi," ujarnya.

Apa yang diminta? Ada yang meminta proyek atau uang. Diakuinya, ia sempat memberikan sejumlah kompensasi untuk LSM itu hanya untuk menjaga hubungan baik. Sekarang, ia mengatakan selalu berkonsultasi dengan kejaksaan tiap kali pengadaan proyek.

Roni seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai kepala bidang di pemerintah kota Semarang. Pada RMOLJateng, Roni bercerita sudah lelah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam suatu  proyek.

"Seharusnya PPKom itu tidak melekat pada jabatan, tapi fungsional saja. Selain tanggung jawab besar dari sisi teknis dan hukum, beban pekerjaan pun bertambah," katanya saat ditemui di rumahnya.

Saat ditanya soal persinggungannya dengan LSM, ia sempat diam beberapa saat. Ia mulai membuka sedikit tabir tentang hubungan antara pekerjaannya dengan LSM. Apalagi saat berhubungan dengan proyek di lapangan.

Diakuinya, banyak LSM itu baik karena ikut mengawasi jalannya proyek pemerintahan. Namun, sedikit diantaranya punya cara yang kasar saat menjalankan 'perannya'. Roni mencontohkan ada LSM yang enggan diajak berkomunikasi tapi justru langsung melapor pada Aparat Penegak Hukum (APH). Hal itu membuatnya pusing.

Sebenarnya ia tidak masalah jika memang ada laporan terkait kekurangan dari suatu pekerjaan. Namun, ia lebih suka berkomunikasi terlebih dahulu. "Ada juga yang mengancam secara langsung saat berhadap-hadapan, banyak caranya mengancam," tuturnya.

Lalu apa yang Roni lakukan? Tanpa menjelaskan secara gamblang, ia mengatakan selalu berkonsultasi dengan temannya APH jika ada yang mengancam. [***]


Komentar Pembaca
Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

SABTU, 18 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

JUM'AT, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

#VLOGNEWS: Upacara di UBK, Prabowo Dapat Star of Soekarno
Foto Penghitungan Suara

Foto Penghitungan Suara

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:40:00

TPS Horor Di Semarang

TPS Horor Di Semarang

RABU, 27 JUNI 2018 , 10:40:00

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

SENIN, 16 JULI 2018 , 17:03:00