MENGUNGKAP PRAKTEK KOTOR LSM NAKAL (1)

LSM Lambang Kemerdekaan Tumbangnya Tirani Orde Lama

Liputan Khusus  SENIN, 16 APRIL 2018 , 09:20:00 WIB

LSM Lambang Kemerdekaan Tumbangnya Tirani Orde Lama
LEMBAGA Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP (non-governmental organization; NGO).

Demikian dikutip dari id.wikipedia.org. Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat dikategorikan Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.

Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatanya.

Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll.

Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran dalam mengatur dan membina lembaga swadaya masyarakat di daerah. Pemerintah daerah juga dapat membuat Peraturan Daerah untuk mengatur lebih lanjut segala sesuatu tentang LSM.

Berdasarkan keterangan diatas, idealnya LSM merupakan sebuah organisasi yang bisa memberi masukan, informasi demi kebaikan bersama dengan tujuan mensejahterakan rakyat.

Namun, pendirian LSM saat ini banyak disalahartikan untuk menakut-nakuti pemerintahan, pejabat dan lainnya dan tidak sedikit LSM didirikan untuk kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan dari kesalahan pemerintah atau pejabat.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan jika di Kota Semarang terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang biasa disebut sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) sebanyak 600-an LSM.

Dari ratusan LSM itu, orang nomor satu di Kota Semarang yang akrab disapa Hendi bisa dipilah dalam tiga kategori. Kategori pertama, LSM yang membantu pemerintah, memberikan otokritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

"LSM itu kan membantu pemerintah, membantu otokritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Sebenarnya tujuannya seperti itu, memberikan masukan, idealnya NGO seperti itu. Dari pemerintah pusat sendiri memfasilitasi pembentukan LSM sedemikian singkat, cepat, akhirnya mulai banyak tumbuh berkembang LSM-LSM tersebut. Tapi semua tergantung orangnya. Kalau orang itu punya tujuan positif maka akan berkembang dengan baik LSM-nya," tegas Hendi kepada RMOL Jateng.

LSM yang idealis ini menurut Hendi kinerjanya mencari data-data dari sumber resmi, misalnya keterbukaan anggaran yang dilakukan Pemkot Semarang, kemudian LSM ini mencoba cek di lapangan, pada saat di lapangan mereka akan lihat kekeliruan dan dipertanyakan ke Pemkot Semarang untuk diperbaiki.

"Itu saya rasa LSM yang idealis. Tapi ada juga yang kemudian berusaha mendapatkan data secara resmi, kekeliruan itu untuk alat mereka bergaining dengan beberapa oknum birokrasi. Nah itu yang harus diluruskan, saya rasa nggak boleh seperti itu. Arah pembangunan harus jelas, sama-sama yang memperbaiki wilayah kota atau bangsa ini," katanya. 

LSM yang kedua, menurut Hendi adalah LSM yang secara resmi datang ke birokrasi di lingkungan Pemkot Semarang, menunjukan data-data dari Pemkot Semarang yang keliru, kemudian dijadikan alat untuk menakut-nakuti  beberapa pejabat jajaran birokrasi di Kota Semarang. 

"Pengalaman di dunia politik maupun pemerintahan, LSM mereka pakai untuk memberikan surat secara resmi, atau bahkan datang langsung kepada kawan-kawan kami di birokrasi dengan menunjukan sebuah data-data keliru yang sebetulnya bisa kami perbaiki. Tapi bukan justru itu yang mereka inginkan, tapi justru kekeliruan itu mereka pakai untuk menakut-nakuti teman-teman di birokrasi. Ada kemudian yang termakan atau terkecoh , tapi ada yang secara tegas mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan sesuatu karena kesalahan tersebut," terangnya.

Hendi menerangkan, jika keberadaan LSM yang idealis dan benar justru sangat membantu proses percepatan pembangunan yang dilakukan Pemkot Semarang.

Namun, jika LSM digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi, atau LSM 86, Hendi menyebutnya harus segera di koreksi dan dikontrol supaya tidak membuat gaduh suasana di Kota Semarang. 

"Kembali ke tujuan awal, keberadaanya kalau idealis bener, itu akan sangat membantu tapi pada saat dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang cenderung dalam konteks 86 atau ampresen, maka LSM itu harus segera dikoreksi, agar tidak membuat gaduh suasana," terangnya. 

LSM yang ketiga atau yang terakhir menurut Hendi adalah LSM yang dipakai oleh sekelompok orang yang mungkin ini intrik politik, A tidak senang dengan B, kemudian membuat LSM untuk tidak senang dengan B kemudian sampai berurusan dengan aparat.

"Menanggapi seperti itu saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan pejabat birokrasi selama menghadapi LSM yang penting sesuai rule dan tidak ada penyimpangan yang dilakukan maka harus dihadapi sesuai dengan rule-nya," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang, Isdiyanto mengakui tidak semua LSM  'bersih'.  Ia pernah mendapat kabar, sejumlah LSM pernah melanggar hukum semisal pemerasan.

"Namun kalau aduan resmi belum ada, kami juga belum pernah melakukan laporan pidana terhadap Ormas atau LSM," katanya di kantornya.

Mantan staf ahli Wali Kota Semarang itu menuturkan pemerintah kota Semarang sudah memfasilitasi ormas di bawah Forum Ormas Semarang Bersatu. Fungsinya untuk mewadahi ormas termasuk LSM di dalamnya.

Kalaupun ada informasi tentang LSM yang meresahkan, pihaknya lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Lalu, ia menuturkan menganut sistem seleksi alam dalam memantau LSM.

Ketika ada LSM yang melakukan tindakan meresahkan, maka sesama teman LSM yang akan menilai. Tapi jika mereka perlu pendampingan, ia siap melakukan pendampingan.

Staf Kesbangpol, Joko Hartono menambahkan tidak ada istilah LSM Ilegal atau Legal.

"Karena itu meski tidak terdaftar, negara tetap mengakui karena negara Indonesia menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul," ujarnya.

Tapi, ketika ada Ormas yang terdaftar melanggar perppu Ormas ada beberapa tahapan sanksi mulai dari teguran tertulis hi hingga pencabutan izin.

Ketua Komisi Informasi (KIP) Jateng Rahmulyo Adi Wibowo mengungkapkan, munculnya fenomena LSM atau Organisasi Masyarakat (Ormas) setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998.

"Fenomena LSM ini muncul paska reformasi beberapa waktu lalu, maka paska reformasi ada dua pengkategorian, LSM Plat Merah dan LSM Plat Hitam," tegas Rahmulyo dalam perbincanganya dengan RMOL Jateng.

Reformasi dinilai sebagai simbol terlepasnya tirani kekuasaan era Soeharto ini menjadikan masyarakat merasa mendapatkan kebebasan untuk bersama-sama menjalankan fungsi kontrol ke pemerintah.

Sehingga, munculah beberapa kelompok-kelompok LSM, Yayasan dan Ormas. Termasuk munculnya beberapa LSM dan Ormas nakal dan abal-abal saat ini.   

"Saya pikir itu ruang yang dibuka oleh negara, untuk masyarakat ikut mengawasi jalanya program-program pemerintah. Di beberapa Undang-undang ada klausul tentang peran serta masyarakat. Lalu kemudian, klausul itu di buat secara legal formal melalui kelompok-kelompok LSM atau Yayasan," bebernya. 

Selama reformasi 1998 sampai saat ini, Rahmulyo menjelaskan, ada dua LSM dan Ormas yang bisa dikategorikan muncul, diantaranya LSM atau Ormas Plat Merah dan LSM atau Ormas Plat Hitam.

"LSM Plat Merah, mereka bekerja, melakukan akfititas berdasarkan apa yang dikehendaki pemerintah. Yang LSM Plat Hitam sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat," jelasnya.

Yang menjadi persoalan yang kini muncul, menurut Rahmulyo yang merupakan mantan Pengurus Panwaslu Kota Semarang ini, ada celah antara LSM dan Ormas melakukan proses saling tawar menawar sebagai fungsinya menjalankan kontrol sosial pemerintahan.   

"Problemnya, mereka tahu bahwa ada celah-celah yang mereka bisa lakukan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial ada nilai yang terjadi saling tawar menawar, berkaitan materi. Mau tidak mau ada proses tawar menawar dianggap sesuatu yang menggiurkan. Terjadilah proses transaksi antara perwakilan masyarakat dan pemerintah," turunya.

Sehingga, pemerintah dalam hal ini birokrasi maupun eksekutif, mau tidak mau harus memberikan kebijakan untuk mengontrol dan mencegah adanya proses tawar menawar antara LSM maupun Ormas dengan lingkungan birokrasi.  Salah satunya, dengan cara memunculkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

"Sekarang bagaimana persoalanya, kemudian biar ruang gerak mereka tidak melakukan cara-cara seperti itu. Dalam hal ini, pemerintah yang harus membatasi, bagaimana pemerintah menjalankan, satu menjalankan Undang-undang Keterbukaan Publik," ujarnya.

Rahmulyo menambahkan, dengan adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi tersebut, diharapkan badan publik bisa terbuka dan tidak lagi menjadi sasaran empuk bagi para LSM dan Ormas yang nakal maupun LSM dan Ormas Abal-abal ini. 

"Artinya, dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan publik, mewajibkan badan publik untuk bersikap terbuka. Sekarang kalau badan publik sudah terbuka, apalagi yang akan ditutup-tutupi," pungkasnya. [***]



Komentar Pembaca
Mahasiswa Kecam Sikap Represif Aparat

Mahasiswa Kecam Sikap Represif Aparat

SELASA, 25 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Adik Ahok Ketawa, Ma

Adik Ahok Ketawa, Ma"ruf Mau Rangkul Ahokers

SELASA, 25 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Foto Dampak Kenaikan Dolar Terhadap Harga Pangan

Foto Dampak Kenaikan Dolar Terhadap Harga Pangan

JUM'AT, 07 SEPTEMBER 2018 , 16:34:00

Foto Gerhana Bulan Di Semarang

Foto Gerhana Bulan Di Semarang

SABTU, 28 JULI 2018 , 14:12:00

Foto Makam Dan Pembangunan Tol Semarang-Batang

Foto Makam Dan Pembangunan Tol Semarang-Batang

JUM'AT, 03 AGUSTUS 2018 , 11:29:00