Perawat Indonesia di Jepang Kalah Kuota Dari Vietnam dan Philipina

Kesehatan  KAMIS, 12 APRIL 2018 , 15:48:00 WIB | LAPORAN: PARWITO

Perawat Indonesia di Jepang Kalah Kuota Dari Vietnam dan Philipina

Foto/RMOL Jateng

RMOLJateng. Hubungan kerjasama Indonesia dengan Jepang saat ini cukup harmonis, meskipun tercatat dalam sejarah, Jepang pernah menjajah Indonesia selama kurun waktu 3,5 tahun. Banyak bidang yang dikerjasamakan, mulai dari ekonomi, alih tehnologi maupun bidang ketenagakerjaan.

Salah satu bidang yang masih potensial adalah pengiriman tenaga kerja yang trampil dan profesional perawat-perawat Indonesia ke Jepang. Sayangnya, kebutuhan perawat dari Indonesia belum memenuhi kuota yang dibutuhkan Jepang dan diisi oleh tenaga perawat dari Vietnam dan Philipina.

"Padahal, Jepang lebih menyukai perawat dari Indonesia karena dinilai lebih trampil dan santun dalam menjalankan pekerjaannya," tegas Soekotjo Hardiwinoto SH.LLM, dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Kota Semarang, Kamis (12/4).

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema Peluang dan Tantangan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Perawat Indonesia di Jepang” itu diikuti 100 mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, dosen-dosen Hukum Internasional Undip, serta dihadiri juga pimpinan Fakultas Keperawatan Uninersitas Ngudi Waluyo.

Soekotjo menyampaikan bahwa berdasarkan IJPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) tahun 2008, telah disepakati kerjasama berbagai sektor, salah satunya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia. Namun dari hasil penelitiannya selama ini diketahui banyak kendala mengapa kuota pengiriman perawat dari Indonesia belum terpenuhi.

"Faktor jaringan informasi, model rekruitmen, penguasaan bahasa dan profesionalisme dan budaya kerja di Jepang, merupakan hal yang harus disikapi serius agar banyak tenaga-tenaga perawat kita banyak diterima di Jepang," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini.

Soekotjo membeberkan, kendala lainnya yakni banyak perawat Indonesia yang sudah bekerja disana hanya sebagai pengasuh (care worker) dan bukan sebagai perawat di panti-panti jompo.

"Padahal kalau menilik dari latar pendidikannya, status mereka dapat ditingkatkan menjadi perawat yang profesional sehingga penghasilan yang diperoleh tentunya akan lebih besar ketimbang sebagai pengasuh," bebernya.

Soekotjo menambahkan, peran pemerintah, dalam ini Kemenakertrans dan BNP2TKI juga sangat penting untuk menjembatani, menyebarluaskan informasi.

"Termasuk pemerintah harus bertanggungjawab di bidang hukum pemerintah, jika ada warganegaranya yang bekerja di sana, sehingga memberikan rasa nyaman bagi Tenaga Kerja Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Keperawatan Uninersitas Ngudi Waluyo, Gipta Galih  Widodo dalam sambutannya berharap kerjasama dan kegiatan yang disampaikan kelompok Hukum Internasional Undip ini berlanjut. 

"Sehingga mahasiswa keperawatan memperoleh informasi hukum yang jelas bagaimana peluang dan perlindungan hukum yang diberikan apabila mereka bekerja di luar negeri," pungkasnya pendek. [jie]



Komentar Pembaca
Foto Penghitungan Suara

Foto Penghitungan Suara

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:40:00

TPS Horor Di Semarang

TPS Horor Di Semarang

RABU, 27 JUNI 2018 , 10:40:00

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

SENIN, 16 JULI 2018 , 17:03:00