MKD Jadi Media Konsultasi Anggota Dewan Yang Ingin Tempuh Jalur Hukum

Politik  SELASA, 13 FEBRUARI 2018 , 21:36:00 WIB

MKD Jadi Media Konsultasi Anggota Dewan Yang Ingin Tempuh Jalur Hukum
RMOLJateng. Wakil Ketua MKD DPR, Syarifudin Sudding menjelaskan setiap anggota DPR dapat membuat laporan kepada aparat penegak hukum jika merasa merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya.

Menurutnya hal tersebut telah dimuat dalam pasal 122 huruf K di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) itu tidak membuat MKD anti kritik.

"Secara perorangan, apabila dia merasa dicemarkan nama baiknya bisa saja (membuat laporan ke penegak hukum)," ujar Wakil Ketua MKD DPR, Syarifudin Sudding di ruang rapat MKD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Sudding menegaskan bahwa MKD mempunyai kewajiban untuk menjaga marwah kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Tetapi, dalam hal permasalahan personal anggota dewan maka MKD sebatas memberi arahan dan konsultasi.

"Paling tidak anggota yang bersangkutan meminta kajian pertimbangan ke MKD dan kami memberikan pertimbangan. MKD ini dianggap sebagai media konsultasi sebelum anggota melakukan langkah hukum," jelasnya.

Sudding juga menekankan bahwa proses hukum anggota dewan secara personal merupakan proses tersendiri. MKD tidak akan melakukan intervensi apapun.

"Gak sama sekali, karena kita juga dilarang memberikan intervensi, kita saling menghargai," pungkasnya. [jie]


Komentar Pembaca
Foto : Menggembalakan Hewan Ternak

Foto : Menggembalakan Hewan Ternak

SENIN, 09 APRIL 2018 , 12:56:00

Foto : Pembangunan Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang
Foto : Tugu Monumen Kecelekaan

Foto : Tugu Monumen Kecelekaan

RABU, 11 APRIL 2018 , 14:16:00