Setelah SBY, Giliran DPP Demokrat Melaporkan Firman Wijaya

Hukrim  SELASA, 13 FEBRUARI 2018 , 14:08:00 WIB

Setelah SBY, Giliran DPP Demokrat Melaporkan Firman Wijaya

RMOL.co

RMOLJateng. Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya.

"Kami ke sini pada posisi untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Saudara Firman Wijaya terkait dengan pernyataan yang bersangkutan di media online di persidangan tanggal 25 Januari 2018," kata Ardy Mbalembout dari Divisi Hukum Partai Demokrat usai resmi melapor Firman Wijaya di Bareskrim, Selasa (13/2 seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Ardi tidak sendiri. Ia didampingi Tim Pembela Demokrasi dan Penegakan Hukum RI yang di dalamnya ada pengurus Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Menurut Ardi, Firman telah menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai fakta persidangan dan dikutip oleh beberapa media siber.

"Kita tahu fakta persidangan tidak seperti apa yang Firman imajinasikan di luar persidangan," terang Ardy.

Sementara koordinator KAI, Nazzarudin Lubis menambahkan, dalam laporanya kali ini tidak hanya Firman yang disasar. Dengan menambahkan junto sangkaan pasal 310, 335 dan 342 KUHP terhadap Mirwan Amir karena memberikan keterangan palsu dalam persidangan.

"Ancamannya sembilan tahun kurungan penjara," kata Lubis.

Untuk Firman Wijaya, terang Lubis, pihaknya mengenakan pasal 242 dan pasal 55 atas dugaan keterangan palsu di luar persidangan. Karena menurut Lubis pernyataan Mirwan Amir dalam persidangan sama sekali tidak menyebutkan spesifik yang mengatur jalan atau tidaknya adalah partai pemenang pemilu 2009.

"Pernyataan Mirwan kan coba kita lihat tidak ada bicara tentang satu pemenang pemilu tidak ada bicara tentang Cikeas tidak bicarakan nama pak SBY. Dia hanya menceritakan dia ada pertemuan selesai di situ," pungkas Lubis.

Laporan dengan Nomor LP/219/II/2018/Bareskrim tertanggal 13 Februari 2018 melaporkan Firman karena diduga melakukan tindak pidana memfitnah dan mencemarkan nama baik di depan publik baik melalui media elektronik maupun media online. Dengan sangkaan pasal 310 ayat (1) jo pasal 311 KUHP jo pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.[jie] 


Komentar Pembaca
Indonesia Harus Belajar Dari Anjloknya Lira Turki

Indonesia Harus Belajar Dari Anjloknya Lira Turki

SELASA, 14 AGUSTUS 2018 , 19:00:00

Dikecewakan Prabowo, GNPF Ancam Golput

Dikecewakan Prabowo, GNPF Ancam Golput

SELASA, 14 AGUSTUS 2018 , 15:00:00

Ahoker Ingin Dukung Prabowo-Sandi

Ahoker Ingin Dukung Prabowo-Sandi

SELASA, 14 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Foto Penghitungan Suara

Foto Penghitungan Suara

RABU, 27 JUNI 2018 , 14:40:00

TPS Horor Di Semarang

TPS Horor Di Semarang

RABU, 27 JUNI 2018 , 10:40:00

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

Pemadam Kebakaran Sirami Tanaman Kota

SENIN, 16 JULI 2018 , 17:03:00